Tanjungbalai (klikCerah.com) – Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan telah melakukan transformasi dalam sistem pembayaran pemerintah melalui modernisasi sistem pembayaran secara elektronik dalam pelaksanaan APBN.
Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan sistem dan aturan terkait prosedur dan tata cara pembayaran APBN terus dilaksanakan secara berkelanjutan.
Beberapa modernisasi sistem pembayaran yang telah dilakukan adalah dengan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di dalam transaksi bendahara satuan kerja pada sistem Uang Persediaan (UP), penggunaan Cash Management System (CMS) dan implementasi spending melalui Digipay satu.
Untuk mewujudkan keberhasilan satuan kerja pada instansi pemerintah pusat lingkup KPPN Tanjungbalai dalam mendukung modernisasi sistem pembayaran pemerintah dalam pelaksanaan APBN, maka KPPN Tanjungbalai bersinergi dengan BNI Cabang Tanjungbalai melaksanakan Workshop Cashless Society kepada semua satuan kerja terkait. Workshop dilaksanakan pada di Aula KPPN Tanjungbalai, Selasa 23 April 2024.
Selain dihadiri oleh satuan kerja, turut hadir Branch Manager BNI Cabang Tanjunbalai, Yusmadi Usman, dan Tim yang akan memberikan edukasi lebih komprehensif terkait penggunaan CMS dan KKP.
Kepala KPPN Tanjung Balai, Jakson Sunario Panjaitan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penggunaan KKP dan CMS serta spending melalui Digipay satu akan memberikan kemudahan dan kenyamanan yang lebih praktis melalui pengurangan penggunaan uang tunai, mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan Uang Persediaan, serta mewujudkan transparansi bagi para pengelola keuangan di satuan kerja pengguna APBN.
Pada kesempatan yang sama, Branch Manager BNI Cabang Tanjungbalai, Yusmadi Usman, juga mengatakan bahwa BNI mendukung penuh dan siap melakukan melakukan bimbingan dan pendampingan kepada semua satuan kerja untuk mengimplementasikan penggunaan KKP dan CMS. Selanjutnya untuk memotivasi semua satuan kerja dalam meningkatkan transaksi dengan menggunakan KKP dan CMS, BNI memberikan award (penghargaan) kepada satuan kerja yang aktif dalam menggunakan KKP dan CMS.
Pada saat pelaksanaan sesi diskusi, beberapa satuan kerja menyampaikan kendala teknis dan non teknis yang dialami, sehingga penggunaan KKP dan CMS belum maksimal.
Berkaitan dengan kendala-kendala tersebut, KPPN Tanjungbalai dan BNI Tanjungbalai berkomitmen untuk melakukan pendampingan kepada satuan kerja secara kontiniu dan melakukan monitoring perkembangan transaksi cashless secara berkala, sehingga pemahaman penggunaan KKP dan CMS oleh satuan kerja terkait tetap terjaga dengan baik.
Dengan dilaksanakannya Workshop Cashless Society maka diharapkan peningkatan transaksi dengan menggunakan KKP dan CMS yang pada akhirnya akan berdampak pada terwujudknya pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. (*/rel)