― Advertisement ―

spot_img

SMPN 12 Tanjungbalai Gelar Karya dan Market Day

Tanjungbalai (Klik Cerah) - SMP Negeri 12 Tanjungbalai melaksanakan Gelar Karya P5 (Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) dan Market Day di halaman sekolah, Selasa 4 Juni 2024.
BerandaBatu BaraAntisipasi Kerawanan Pemilu 2024, Kemenkopolhukam Rakor Bersama Pemkab Batu Bara

Antisipasi Kerawanan Pemilu 2024, Kemenkopolhukam Rakor Bersama Pemkab Batu Bara

Lima Puluh (Koran Cerah) – Untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan politik menjelang Pemilu 2024, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamananan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam) RI bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara menggelar rapat koordinasi di Aula Kantor Bupati, Jalinsum Kecamatan Lima Puluh, Rabu 31 Januari 2024.

Rakor ini dilakukan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan konflik sosial pada Pemilu 2024 dalam menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan.

Rakor dipimpin langsung oleh Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional Kemenkopolhukam RI, Marsekal Muda TNI Oka Prawira MSi (Han) dan Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kemenkopolhukam RI, Laksamana Muda TNI Dr Ir Abdul Rivai Ras MM MS MSi.

Rakor turut dihadiri Pj Bupati Batu Bara Nizhamul SE MM, Kapolres Batu Bara, AKBP Taufik Hidayat Thayeb, Kajari Batu Bara Amru Siregar, Sekda Norma Deli Siregar, Ketua KPU Batu Bara Erwin dan para OPD Pemkab Batu Bara.

Dalam kesempatan itu, Nizhamul mengatakan upaya untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 merupakan tanggung jawab bersama.

“Dalam konteks Pemilu Serentak 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara berkomitmen menjaga kondusifitas dan keamanan. Dalam kaitannya mewujudkan pemilu yang damai dan bermartabat, maka ini merupakan kerja besar yang membutuhkan kerja cerdas dan partisipasi tinggi dari seluruh elemen bangsa,” ucapnya.

Sementara itu, Staf Ahli Kemenkopolhukam Abdul Rivai mengungkapkan bahwa situasi politik Indonesia menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 sejauh ini masih dalam kategori kondusif, walaupun suhu politik semakin meningkat.

Abdul Rivai juga menyebut jika suatu wilayah yang terlihat kondusif belum tentu di dalamnya stabil. Hal itu perlu diwaspadai oleh lembaga pemerintahan untuk memastikan kondisi politik tetap kondusif.

“Kita tetap harus menjaga kondusifitas dan stabilitas yang ada. Karena suatu wilayah itu tenang dan stabil di dalamnya belum tentu benar-benar stabil, apalagi dalam proses politik. Banyak kepentingan di dalam itu dan ada hal-hal yang mungkin bisa terjadi kapan saja,” ungkapnya. (zul)