Kisaran (Klik Cerah) – Saat ini Kabupaten Asahan menyandang predikat sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat Pratama. “Kita sedang berupaya meningkatkan statusnya. Ternyata hal itu tidaklah mudah. Sehingga untuk meningkatkan status dari Pratama menjadi Madya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan melalui Dinas P2KBP3A harus melakukan kerja ekstra keras,” ujar Ketua Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (LPPAI) Asahan, Yon Ardin, Selasa 18 Juni 2024.
Yon mengatakan, dukungan Organisasi Peringkat Daerah (OPD) dan Lembaga mitra tentu sangat diharapkan. Seperti Lembaga Pemerhati Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (LPPAI) misalnya. “LPPAI adalah merupakan lembaga independen yang saat ikut terlibat dalam kegiatan kemanusiaan khusus penanganan perempuan dan anak,” katanya.
Menurutnya, program KLA di Asahan, masih banyak kurangnya. Terutama mengenai kontribusi OPD yang belum maksimal. “KLA ini bukan hanya merupakan tanggung jawab satu dinas saja. Tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama. Khususnya OPD terkait,” ucapnya.
Karena KLA ini, lanjutnya, atas nama kabupaten, hanya saja Dinas P2KBP3A yang ditunjuk sebagai eksekutornya. Bukan hanya dinas saja sebenarnya, tetapi masyarakat perlu dilibatkan peran nya.
“Namun jika dilihat dari apa yang terjadi di Asahan. Untuk KLA, Asahan berada pada posisi paling rendah. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain. Semua ini disebabkan masih banyak indikator yang belum terpenuhi. Seperti rumah konseling. Sekolah ramah anak yang masih jauh dari target. Belum tersedianya fasilitas umum bagi anak anak. Misalnya, di rumah sakit dan puskesmas. Juga pada tempat-tempat pelayanan publik lainnya. Contohnya tak tersedianya ruang laktasi bagi ibu menyusui,” ungkapnya.
Lalu, tambah Yon, masih banyak iklan rokok yang bertebaran di wilayah Asahan. “Pemkab Asahan jangan terpaku hanya nilai angka saja. Namun harus sebanding antara program dengan pelaksanaan. Juga antara program dengan penanganannya.Di Asahan kasus anak saat ini, seperti fenomena gunung es. Ini adalah bom waktu bagi kita,” tuturnya.
Menurut Yon Ardin, Program KLA juga sejatinya harus menjadi program sesa dan kelurahan. Sebab desa dan kelurahan merupakan sektor yang sangat penting dalam program KLA tersebut. Untuk program ini anggaran mereka bisa ditampung dalam Dana Desa (DD) yang mereka miliki. “Program Desa/Kelurahan Ramah Anak bisa ditampung pada Dana Desa atau kelurahan,” ucapnya.
Saat ini LPPAI Asahan telah melakukan sosialisasi ke Desa Simpang Empat dan Desa Tanjung Asri. Juga ke beberapa desa lainnya. “Kami juga sudah melakukan MoU (nota kesepatakatan) dengan beberapa sekolah. Tepatnya 54 sekolah yang menjadi binaan LPPAI. Sekali lagi saya tegaskan di sini, untuk keberhasilan Program Kabupaten Layak Anak,” tegasnya.
Desa/Kelurahan Ramah Anak, sudah waktunya dimantapkan di setiap desa dan kelurahan. Sebab desa dan kelurahan merupakan sektor yang sangat penting. Juga merupakan sektor pendukung bagi keberhasilan program KLA.
“Untuk itu, LPPAI saat ini tetap melakukan sosialisasi terkait persoalan anak di Asahan. Seperti yang saya katakan tadi, kami sudah melakukan hal tersebut di Desa Simpang Empat dan Desa Tanjung Asri Kecamatan Sei Dadap. Begitu juga dengan beberapa desa lainnya yang sudah kami kunjungi,” tambahnya.
Sesuai dengan namanya, Lembaga Pemerhati Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (LPPAI) Asahan sangat konsen dan peduli terhadap kasus kekerasan pada anak. Baik itu kekerasan fisik maupun psikis. “Meski pun luka psikis lebih sulit untuk disembuhkan, tetapi keduanya sama-sama membahayakan,” tukasnya. (asr)