― Advertisement ―

spot_img

Polres Batu Bara Gelar Lomba Marathon 5K

Lima Puluh (Klik Cerah) – Ribuan masyarakat Kabupaten Batu Bara mengikuti kegiatan olahraga bersama dan lomba marathon 5K yang digelar Polres Batu Bara dalam rangka memeriahkan Hari Bhayangkara ke-78, Jumat 21 Juni 2024.
BerandaAsahanWabup: “Asahan Transparan, Korupsi Dapat Dicegah”

Wabup: “Asahan Transparan, Korupsi Dapat Dicegah”

Medan (Klik Cerah) – Wakil Bupati (Wabup) Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar SSos MSi mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguan (BPKP) dan Pemerintah Daerah di Wilayah I Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi di Aula Tengku Rizal Nurdin Lantai II, Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Medan, Rabu 27 Maret 2024.

Pada rakor tersebut, Wabup Asahan didampingi beberapa OPD siap mendukung Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dalam setiap program kerjanya yang bertujuan untuk memajukan Sumatera Utara, serta menjadikan Sumatera Utara Aman dan Bermartabat. “Pemerintah Kabupaten Asahan transparan dalam setiap kegiatan, sehingga tindakan korupsi dapat dicegah,” ujarnya.

Dia juga mengucapkan selamat kepada Pemprovsu yang meraih penghargaan kategori Sertifikasi dengan Luasan Terbanyak, dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Penghargaan yang diraih ini menjadi suatu kebanggan bagi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Asahan,” tandasnya.

Sebelumnya, Pj Gubsu Hassanudin mengatakan, banyak hal yang sudah dicapai pada tahun 2023. Semuanya itu, merupakan hasil kerja bersama. Kendati demikian, Pemprovsu akan terus melakukan perbaikan, melalui dukungan KPK dan Pemerintah Pusat, serta Forkopimda dan instansi vertikal yang ada di Sumut.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga terus memperkuat implementasi SIPD yang sudah dikembangkan oleh Kemendagri. SIPD membuat data perencanaan, penganggaran, belanja, dan realisasi anggaran menjadi terintegrasi, sehingga bisa memantau alokasi anggaran untuk penanganan stunting atau kemisikinan dengan tepat dan cepat yang tersebar di berbagai kegiatan lintas OPD,” ungkap Hasanuddin.

Untuk aspek pengadaan barang dan jasa, Hasanuddin mengatakan, akan terus mengembangkan sistem pengadaan barang jasa dengan sistem e-katalog, penataan barang milik daerah, pendataan, pengadministrasian, dan pengusaan aset daerah agar tidak dikuasai oleh pihak ketiga.

“Kerjasama dengan BPN dengan hasil banyaknya bidang tanah yang sudah disertifikatkan, pengembangan pemanfaatan barang milik daerah dengan konsep best use dan high use. Untuk aspek perizinan, kami akan terus mengembangkan sarana prasarana, regulasi dan penguatan sdm yang kompeten dan berintegritas. Mendorong optimalisasi pelayanan mal pelayanan publik di empat kabupaten kota,” terangnya.

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Didik Agung Widjanarko, mengajak semua pihak untuk berintropeksi diri terkait cerminan korupsi yang ada. Seperti di tingkat negara pada tahun 2022, Indonesia memeroleh nilai 34 dengan rangking 110 dari 190 negara. Nilai ini tidak mengalami perubahan pada tahun 2023, yang nilainya juga 34 dengan rangking 115. (*/kom)